CUKAI

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini

Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

Karakteristik Barang Kena Cukai

  1. konsumsinya perlu dikendalikan;
  2. peredarannya perlu diawasi;
  3. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup;
  4. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Barang Kena Cukai

  1. etil alkohol atau etanol (EA)
  2. minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA)
  3. hasil tembakau (HT), yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya
alur-cukai

Pelayanan Cukai di Bea Cukai Surakarta

Pengertian dan kriteria lihat disini.

Dasar HukumPeraturan Menteri Keuangan nomor 66/PMK.04/2018
Alur Pelayanan

  1. Pengusaha BKC menyampaikan permohonan beserta dokumen pendukung data registrasi dan surat pernyataan;

  2. Pejabat Bea dan Cukai menerima permohonan dan selanjutnya:

    • meneliti kelengkapan permohonan dan memberikan tanda terima kepada pemohon;

    • meneliti permohonan NPPBKC beserta dokumen pendukung, data registrasi, dan surat pernyataan;

    • Pejabat Bea dan Cukai melaksanakan pemeriksaan lokasi yang diterakan pada permohonan NPPBKC dan membuat Berita Acara Pemeriksaan atas pemeriksaan lokasi;

    • Dalam hal persyaratan terpenuhi, petugas menyiapkan konsep Surat Keputusan Pemberian NPPBKC dan konsep Piagam NPPBKC atau dalam hal persyaratan tidak terpenuhi, petugas menyiapkan konsep Surat Penolakan;

    • Melakukan perekaman data registrasi Pengusaha BKC sesuai prosedur Penyusunan Basis Data Pengusaha BKC.


  3. Pemohon menerima Keputusan Pemberian NPPBKC dan Piagam NPPBKC (untuk masing-masing lokasi pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha Importir, tempat usaha Penyalur, atau tempat penjualan eceran), atau Surat Penolakan

PersyaratanPersyaratan administrasi dapat diunduh DISINI
Jangka Waktu3 hari kerja setelah dokumen diterima lengkap
Biaya0 Rupiah (Gratis)

Dasar HukumPeraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2020
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER-16/BC/2020
Alur Pelayanan

  1. Pemohon mengajukan permohonan kepada KPPBC yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir;

  2. Petugas BC menerima dan meneliti berkas permohonan

  3. Petugas BC memberikan respon berupa:

    • Perbaikan apabila berkas permohonan tidak memenuhi persyaratan;

    • Penolakan berupa Surat Penolakan beserta alasan penolakan; atau

    • Persetujuan berupa Keputusan Kepala Kantor tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau dan menyerahkan kepada Pemohon


Persyaratan

  1. Surat Permohonan sesuai dengan format Lampiran III PER-16/BC/2020;

  2. Dokumen pelengkap:

    • sesuai dengan Pasal 7 {untuk Merk Baru atau mengubah Desain Kemasan penjualan eceran atas Merk yang sudah ada penetapan tarif cukainya, dan untuk Hasil Tembakau dan/atau Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL)};

    • sesuai dengan Pasal 8, untuk penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek atau Desain Kemasan yang dinyatakan tidak berlaku, yang akan dimohonkan untuk digunakan kembali.


Jangka WaktuPaling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen diterima lengkap dan benar
Biaya0 Rupiah (Gratis)

Dasar HukumPeraturan Menteri Keuangan nomor 108/PMK.04/2008
Pedirjen Bea Cukai Nomor PER-45/BC/2016
Alur Pelayanan

  1. Pengguna jasa mengajukan permohonan CK-1 pada aplikasi ExSIS;

  2. Pelaksana penerima dokumen meneliti permohonan CK-1 pada aplikasi ExSIS;

  3. Pelaksana menyetujui CK-1 dan mencetak Tanda Terima Pita Cukai (TTPC);

  4. Pelaksana menyiapkan Pita Cukai sesuai dengan CK-1;

  5. Pengguna jasa menandatangani TTPC dan mengambil Pita Cukai yang telah dipesan.

Persyaratan

  1. Memiliki ketersediaan Pita Cukai pada KPPBC TMP B Surakarta;

  2. Mengajukan permohonan melalui aplikasi ExSIS.


Jangka Waktu30 menit sejak Tanda Terima Pita Cukai (TTPC) dicetak melalui aplikasi ExSIS
Biaya0 Rupiah (Gratis)

Dasar HukumPeraturan Menteri Keuangan nomor 108/PMK.04/2008
Pedirjen Bea Cukai Nomor PER-45/BC/2016
Alur Pelayanan

  1. Pengguna jasa mengajukan permohonan CK-1 pada aplikasi ExSIS;

  2. Pelaksana penerima dokumen meneliti permohonan CK-1 pada aplikasi ExSIS;

  3. Pelaksana menyetujui CK-1 dan mencetak Tanda Terima Pita Cukai (TTPC);

  4. Pelaksana menyiapkan Pita Cukai sesuai dengan CK-1;

  5. Pengguna jasa menandatangani TTPC dan mengambil Pita Cukai yang telah dipesan.

Persyaratan

  1. Memiliki ketersediaan Pita Cukai pada KPPBC TMP B Surakarta;

  2. Mengajukan permohonan melalui aplikasi ExSIS.


Jangka Waktu30 menit sejak Tanda Terima Pita Cukai (TTPC) dicetak melalui aplikasi ExSIS
Biaya0 Rupiah (Gratis)

Pengertian dan kriteria lihat disini.

Dasar HukumPeraturan Menteri Keuangan nomor 59/PMK.04/2017
Perdirjen Bea dan Cukai Nomor 18/BC/2017
Alur Pelayanan

  1. Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai menyampaikan PBCK-1 dalam 2 (dua) rangkap dan lampirannya;

  2. Pejabat Bea dan Cukai menerima PBCK-1 dan lampirannya, selanjutnya:

    • Dalam hal penyampaian PBCK untuk PBCK-1 pertama kali, melakukan pemeriksaan tempat menimbun BKC dan membuat Berita Acara Pemeriksaan;

    • Dalam hal penyampaian PBCK-1 untuk PBCK-1 Periode Berikutnya, Tambahan, atau PBCK-1 Pertama Kali telah dilakukan pemeriksaan tempat menimbun BKC, meneliti pemenuhan dan kelengkapan penyampaian PBCK-1:

      • Dalam hal persyaratan tidak lengkap dan tidak dipenuhi, menerbitkan Surat Penolakan;

      • Dalam hal persyaratan lengkap dan dipenuhi maka pejabat menyetujui dan menetapkan PBCK-1 pada kolom isian Pejabat Bea dan Cukai dengan menetapkan dan mencantumkan jumlah barang kena cukai atau barang kena cukai tambahan yang dapat digunakan



  3. Pemohon menerima Keputusan Pemberian NPPBKC dan Piagam NPPBKC (untuk masing-masing lokasi pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha Importir, tempat usaha Penyalur, atau tempat penjualan eceran), atau Surat Penolakan

Persyaratan

  1. Pemberitahuan Rencana Produksi Barang Kena Cukai yang Menggunakan Barang Kena Cukai Sebagai Bahan Baku/Penolong dengan Fasilitas Tidak Dipungut Cukai (PBCK-1) dalam 2 (dua) rangkap; dan

  2. dokumen pendukung:

    • rencana produksi dan kebutuhan penggunaan BKC;

    • surat pemyataan konversi dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III PER-18/BC/2017;

    • uraian tentang alur proses produksi.


Jangka Waktu
Biaya0 Rupiah (Gratis)

Pengertian dan kriteria lihat disini.

Dasar HukumPeraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.04/2019
Perdirjen Bea dan Cukai Nomor PER-46/BC/2012 Diubah dengan Perdirjen Bea dan Cukai Nomor PER-43/BC/2017
Alur Pelayanan

  1. Pemohon mengajukan:

    • Surat Permohonan Pemeriksaan Lokasi dan Bangunan (dalam hal permohonan pembebasan untuk permohonan pertama kali) dan/atau;

    • Permohonan Pembebasan Cukai Etil Alkohol Untuk Pembuatan Barang Hasil Akhir Yang Bukan Merupakan Barang Kena Cukai (PMCK-2).


  2. Pejabat Bea dan Cukai menerima Surat Permohonan Lokasi dan Bangunan dan/atau PMCK-2, selanjutnya:

    • Dalam hal penyampaian PMCK-2 untuk permohonan pertama kali, melakukan pemeriksaan lokasi dan bangunan, kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan;

    • Dalam hal penyampaian PMCK-2 untuk PMCK-2 Periode Berikutnya, Tambahan, atau PMCK-2 Pertama Kali yang telah dilakukan pemeriksaan lokasi dan bangunan, meneliti pemenuhan dan kelengkapan penyampaian PMCK-2:

      • Dalam hal permohonan tidak lengkap, meminta Pemohon untuk melengkapi permohonan;

      • Dalam hal persyaratan lengkap atau telah dilengkapi oleh Pemohon, meneruskan permohonan ke Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pusat DJBC.



  3. Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pusat DJBC menerima dan meneliti permohonan:

    • Dalam hal permohonan ditolak, menerbitkan dan menyampaikan Surat Penolakan kepada KPUBC/KPPBC pengajuan permohonan;

    • Dalam hal permohonan diterima, Bea dan Cukai menerbitkan:

      • Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP), dalam hal permohonan pembebasan untuk permohonan pertama kali; dan/atau;

      • Keputusan Pembebasan Cukai Etil Alkohol.

      • kemudian menyampaikan kepada KPUBC/KPPBC pengajuan permohonan.


  4. Pejabat Bea dan Cukai pada KPUBC/KPPBC menyampaikan NPPP dan/atau Keputusan Pembebasan Cukai Etil Alkohol atau Surat Penolakan;

  5. Pemohon menerima NPPP dan/atau Keputusan Pembebasan Cukai Etil Alkohol atau Surat Penolakan.

Persyaratan

  1. Surat Permohonan Pemeriksaan Lokasi dan Bangunan;

  2. Permohonan Pembebasan Cukai Etil Alkohol Untuk Pembuatan Barang Hasil Akhir Yang Bukan Merupakan Barang Kena Cukai (PMCK-2); dan/atau

  3. Dokumen pendukung:

    • Surat Pemesanan EA;

    • Rencanan Kebutuhan EA;

    • Surat Pernyataan Bermaterai (EA Murni);

    • Salinan Izin Usaha Industri;

    • Salinan NPWP;

    • Salinan Akta Pendirian Perusahaan;

    • Berita Acara Pemeriksaan Lokasi.


Jangka Waktu
Biaya0 Rupiah (Gratis)

Dasar HukumPeraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.04/2019
Perdirjen Bea dan Cukai Nomor PER-46/BC/2012 Diubah dengan Perdirjen Bea dan Cukai Nomor PER-43/BC/2017
Alur Pelayanan
  1. Pemohon mengajukan:

    • Surat Permohonan Pemeriksaan Lokasi dan Bangunan (dalam hal permohonan pembebasan untuk permohonan pertama kali) dan/atau;

    • Permohonan Pembebasan Cukai Etil Alkohol Untuk Etil Alkohol Yang Dirusak Sehingga Tidak Baik Untuk (PMCK-4).


  2. Pejabat Bea dan Cukai menerima Surat Permohonan Lokasi dan Bangunan dan/atau PMCK-4, selanjutnya:

    • Dalam hal penyampaian PMCK-4 untuk permohonan pertama kali, melakukan pemeriksaan lokasi dan bangunan, kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan;

    • Dalam hal penyampaian PMCK-4 untuk PMCK-4 Periode Berikutnya, Tambahan, atau PMCK-4 Pertama Kali yang telah dilakukan pemeriksaan lokasi dan bangunan, meneliti pemenuhan dan kelengkapan penyampaian PMCK-4:

      • Dalam hal permohonan tidak lengkap, meminta Pemohon untuk melengkapi permohonan;

      • Dalam hal persyaratan lengkap atau telah dilengkapi oleh Pemohon, meneruskan permohonan ke Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pusat DJBC.


  3. Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pusat DJBC menerima dan meneliti permohonan:

    • Dalam hal permohonan ditolak, menerbitkan dan menyampaikan Surat Penolakan kepada KPUBC/KPPBC pengajuan permohonan;

    • Dalam hal permohonan diterima, Bea dan Cukai menerbitkan:

      • Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP), dalam hal permohonan pembebasan untuk permohonan pertama kali; dan/atau;

      • Keputusan Pembebasan Cukai Etil Alkohol.

      • kemudian menyampaikan kepada KPUBC/KPPBC pengajuan permohonan.


  4. Pejabat Bea dan Cukai pada KPUBC/KPPBC menyampaikan NPPP dan/atau Keputusan Pembebasan Cukai Etil Alkohol atau Surat Penolakan;

  5. Pemohon menerima NPPP dan/atau Keputusan Pembebasan Cukai Etil Alkohol atau Surat Penolakan.
Persyaratan
  1. Surat Permohonan Pemeriksaan Lokasi dan Bangunan;

  2. Permohonan Pembebasan Cukai Etil Alkohol Untuk Etil Alkohol Yang Dirusak Sehingga Tidak Baik Untuk (PMCK-4); dan/atau

  3. Salinan Izin Usaha Industri;

  4. Gambar denah lokasi, bangunan, atau tempat usaha;

  5. Uraian tentang penggunaan dan/atau pendistribusian spiritus bakar;

Jangka Waktu14 (empat belas) hari kerjauntuk pemberian keputusan permohonan pemberian pembebasan cukai, yang dimulai sejak Direktur TFC menerima naskah dinas rekomendasi
Biaya0 Rupiah (Gratis)

Dasar HukumPeraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.04/2008
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nornor PER-34/BC/2013 sebagaimana diubah dengan Perdirjen Nomor PER-28/BC/2019
Alur Pelayanan
  1. Pengusaha BKC mengajukan permohonan pemusnahan atau pengolahan kembali untuk tujuan pengembalian cukai;

  2. Permohonan akan dilakukan penelitiaan oleh pejabat bea dan cukai;

  3. Persetujuan pengolahan kembali atau pemusnahan barang kena cukai di pabrik diberikan oleh:
    • Kepala Kantor Pelayanan Utama yang mengawasi pabrik;

    • Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi pabrik dalam hal nilai cukai tidak melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

    • Kepala Kantor Wilayah dalam hal nilai cukai melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

  4. Pengolahan kembali di pabrik atau pemusnahan barang kena cukai segera dilaksanakan sejak mendapatkan persetujuan;

  5. Pengawasan pelaksanaan pengolahan kembali atau pemusnahan barang kena cukai di pabrik dilakukan oleh tim pengawas yang dibentuk:
    • Kepala Kantor Pelayanan Utama yang mengawasi pengolahan kembali di pabrik atau pemusnahan;

    • Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi pengolahan kembali di pabrik atau pemusnahan dalam hal nilai cukai tidak melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

    • Kepala Kantor Wilayah dalam hal nilai cukai melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang beranggotakan Pejabat Bea dan Cukai dari Kantor Wilayah dan Kantor yang mengawasi pengolahan kembali atau pemusnahan

  6. Atas pengolahan kembali di pabrik atau pemusnahan barang kena cukai dengan mendapatkan pengembalian cukai, dikenakan biaya pengganti penyediaan pita cukai. Biaya pengganti tersebut dibayar sebelum CK-2 digunakan;

  7. Pengembalian cukai atas pengolahan kembali atau pemusnahan barang kena cukai, terlebih dahulu diperhitungkan dengan utang cukai. Dalam hal pengusaha pabrik tidak memiliki utang cukai, pengembalian cukai atas permintaannya, dapat:
    • diperhitungkan untuk pemesanan pita cukai berikutnya, untuk barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai; atau

    • dikembalikan kepada pengusaha pabrik, sesuai ketentuan yang berlaku.

  8. Pengembalian Cukai diberikan setelah pengusaha pabrik menyerahkan PBCK-7 dan PBCK-3 (Pemberitahuan Pemusnahan/Pengolahan Kembali Barang Kena Cukai dan Perusakan Pita Cukai) kepada Kepala KPPBC;

  9. Unit pelaksana Pelayanan Permohonan Pengembalian Cukai Atas Barang Kena Cukai Yang Diolah Kembali Atau Dimusnahkan pada KPPBC ini adalah Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai.
Persyaratan
  1. Adanya permohonan dari pengusaha pabrik dengan menyerahkan PBCK-7 dan PBCK-3;

  2. Pelaksanaan pengolahan kembali atau pemusnahan barang kena cukai di pabrik segera dilaksanakan sejak mendapat persetujuan;

  3. Salinan Izin Usaha Industri;

  4. Pengolahan kembali atau pemusnahan barang kena cukai yang masih berada di dalam pabrik hanya dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam satu bulan;

  5. Pengolahan kembali atau pemusnahan barang kena cukai dapat dilakukan lebih dari 2 (dua) kali dalam satu bulan, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Wilayah.
Jangka Waktu13 (tiga belas) hari kerja dihitung sejak Dokumen PBCK-7 dan/atau Dokumen CK-5 diterima secara lengkap dan benar
Biaya0 Rupiah (Gratis)

biaya layanan gratis