IMPOR

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Cukai

Impor untuk Dipakai

Impor untuk dipakai adalah:

  1. Memasukkan barang ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai; atau
  2. memasukkan barang ke dalam daerah pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia

Barang impor ini dapat dikeluarkan setelah menyerahkan pemberitahuan pabean dan melunasi bea masuk; menyerahkan pemberitahuan pabean dan jaminan; atau menyerahkan dokumen pelengkap pabean dan jaminan. Pemberitahuan pabean tersebut berupa :

  1. Pemberitahuan Impor Barang atau PIB (BC 2.0), yang dibuat berdasarkan dokumen pelengkap pabean dan hasil penghitungan sendiri Bea Masuk, Cukai dan PDRI yang harus dibayar serta diajukan untuk setiap pengimporan atau secara berkala dalam periode tertentu;
  2. Pemberitahuan Impor Barang Tertentu (BC 2.1), terhadap : barang pindahan; barang impor sementara yang dibawa oleh penumpang; barang impor melalui jasa titipan; barang impor tertentu yang akan ditetapkan oleh Dirjen BC;
  3. Custom Declaration (BC 2.2) untuk barang penumpang dan awak sarana pengangkut;
  4. Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP) untuk barang impor melalui PT (Persero) Pos Indonesia; atau
  5. Pemberitahuan Lintas Barang untuk barang impor pelintas batas.

Pengajuan PIB (BC 2.0) dilakukan secara manual atau melalui komputer yang on-line dengan sistem PDE Kepabeanan. Sementara untuk pembayaran bea masuk, cukai dan PDRI terlaksana di Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi, baik yang telah terhubung secara on-line dengan sistem PDE.

Impor Sementara

Barang impor tersebut dimaksudkan untuk diekspor kembali dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, dan sampai saat diekspor kembali berada dalam pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Pelayanan Segera (Rush Handling)

Pelayanan segera atas barang impor dalam hal barang-barangnya meliputi organ tubuh manusia (ginjal, kornea mata, atau darah), jenazah atau abu jenazah, barang yang dapat merusak lingkungan (mengandung radiasi), binatang hidup, tumbuhan hidup, surat kabar, majalah peka waktu, barang berupa dokumen. Dalam hal memperoleh pelayanan segera, Importir mengajukan :

  1. dokumen pelengkap & jaminan (BM+Cukai+PDRI), dengan catatan importir wajib mengajukan PIB definif dengan penetapan jalur hijau tanpa diterbitkan SPPB dalam waktu paling lama 7(tujuh) hari kerja sejak tanggal pengeluaran barang impor;
  2. PIBT & lampiran (dokumen pelengkap pabean, bukti pembayaran atau jaminan (BM+Cukai+PDRI)).

Pelayanan Impor di Bea Cukai Surakarta

Dasar HukumPeraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017
Perdirjen Bea Cukai Nomor PER-09/BC/2018
Alur Pelayanan

  1. Penumpang menyerahkan CD (Customs Declaration) BC 2.2 kepada petugas Bea dan Cukai;

  2. Petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan barang melalui x-ray;

  3. Apabila ditemukan barang impor yang dibawa oleh penumpang selain barang pribadi, penumpang mengisi form PIBK;

  4. Petugas Bea dan Cukai melakukan penelitian dan penetapan bea masuk dan PDRI serta menerbitkan kode billing atau bukti penerimaan pembayaran manual (BPPM);

  5. Penumpang melakukan pembayaran dengan menggunakan sistem billing melalui elektronik data capture (EDC), Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Mobile Bangking, bukti penerimaan pembayaran manual (BPPM);

  6. Setelah dilunasi, Petugas Bea dan Cukai memberikan persetujuan pengeluaran barang.

Persyaratan1. Customs Declaration (CD);
2. Form PIBK
3. Pasport;
4. Packing List/Invoice;
5. NPWP;
6. Boarding pass;
7. Dokumen lain: Foto barang
Jangka Waktu1 hari kerja sejak Dokumen PIBK diterima secara lengkap dan benar
Biaya0 Rupiah (Gratis)

Dasar HukumPeraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017
Perdirjen Bea Cukai Nomor PER-09/BC/2018
Alur Pelayanan

  1. Penumpang / Awak Sarana Pengangkut (ASP) menyerahkan CD (Customs Declaration) BC 2.2 kepada petugas Bea dan Cukai;

  2. Petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan barang melalui x-ray;

  3. Apabila ditemukan barang impor yang dibawa oleh penumpang untuk keperluan pribadi dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan Bea Masuk yaitu USD 500, maka atas kelebihan nilai pabean barang pribadi penumpang tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI);

  4. Apabila ditemukan barang impor yang dibawa oleh ASP untuk keperluan pribadi dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan Bea Masuk yaitu USD 50, maka atas kelebihan nilai pabean barang pribadi ASP tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI);

  5. Petugas Bea dan Cukai melakukan perhitungan bea masuk dan PDRI yang dikenakan serta menerbitkan kode billing atau bukti penerimaan pembayaran manual (BPPM) sebagai dasar pembayaran;

  6. Penumpang dan ASP melakukan pembayaran dengan menggunakan sistem billing melalui elektronik data capture (EDC), Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Mobile Bangking, bukti penerimaan pembayaran manual (BPPM);

  7. Setelah dilunasi, Petugas Bea dan Cukai memberikan persetujuan pengeluaran barang.

Persyaratan1. Customs Declaration (CD);
2. Pasport;
3. Packing List/Invoice (bila ada);
4. NPWP;
5. Boarding pass;
6. Dokumen lain (jika ada).
Jangka Waktu120 menit sejak dokumen CD diterima secara lengkap dan benar sampai diberikan Persetujuan Pengeluaran Barang
Biaya0 Rupiah (Gratis)

Dasar HukumPeraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.10/2019
Perdirjen Bea Cukai Nomor PER-02/BC/2020
Alur Pelayanan

  1. Pihak Kantor Pos menyerahkan barang kiriman kepada Petugas Bea dan Cukai sesuai dengan dokumen BC 1.4;;

  2. Petugas Bea dan Cukai melakukan pengecekan kesesuaian barang yang diserahkan oleh pihak Kantor Pos dengan dokumen BC 1.4;

  3. Petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan barang kiriman dengan menggunakan mesin pemindai (X-Ray);

  4. Petugas Kantor Pos melakukan input dokumen Consigment Note pada aplikasi modul Pengguna Jasa;

  5. Atas barang kiriman pos dengan nilai FOB kurang dari 3 USD diberikan pembebasan Bea Masuk. Atas barang kiriman dengan nilai FOB 3 USD s.d 1500 USD diinput menggunakan dokumen CN (Consigment Note) dan dikenakan Bea Masuk 7,5% dan PPN 10% (kecuali untuk barang berupa Produk Tekstil, Alas Kaki, dan Tas menggunakan tarif MFN (Most Favourable Nation);

  6. Atas barang kiriman melebihi FOB 1500 USD diselesaikan dengan dokumen PIBK untuk penerima pribadi, dan PIB untuk Badan Usaha;

  7. Petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan fisik barang atas barang kiriman berdasarkan manajemen resiko dengan disaksikan petugas kantor pos;

  8. Petugas Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan fisik barang dan menuangkan hasil pemeriksaan pada Laporan Hasil Pemeriksaaan pada Sistem Komputer Pelayanan;

  9. Petugas Bea dan Cukai melakukan penelitian atas kebenaran nilai pabean;

  10. Apabila atas penelitian tersebut kedapatan barang berupa larangan dan pembatasan, petugas menerbitkan SPBL (Surat Pemberitahuan Barang Lartas);

  11. Jika dalam proses penelitian diperlukan data dan/atau dokumen tambahan, petugas Bea dan Cukai menerbitkan Nota Permintaan Data dan/atau Dokumen Barang Kiriman (NPD-BK);

  12. Petugas Bea dan Cukai menerbitkan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak (SPPBMCP) atas penetapan Penelitian sekaligus sebagai dokumen pengeluaran barang kiriman pos;

  13. Petugas Bea dan Cukai menyerahkan barang kiriman pos yang telah diselesaikan formalitas kepabeanan kepada petugas kantor pos untuk dilakukan pengiriman kepada penerima barang.

Persyaratan1. Consigment Note / PIBK / PIB;
2. Packing List/Invoice (bila ada);
3. NPWP (bila ada);
4. Dokumen lain (bila ada).
Jangka Waktu1 hari kerja sejak dokumen divalidasi oleh sistem komputer pelayanan.
Biaya0 Rupiah (Gratis)

biaya layanan gratis