SKEP Penetapan Penerima Fasilitas KITE IKM berlaku sampai dengan perusahaan tidak lagi memanfaatkan fasilitas KITE IKM ataupun dilakukan pencabutan

Dalam hal pencabutan karena perusahaan atau penanggungjawab perusahaan terbukti melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau telah dinyatakan pailit, maka tidak dapat diberikan fasilitas KITE IKM selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana dan/atau penetapan pailit. Jadi pencabutan selain karena 2 hal di atas, dapat diajukan permohonan penetapan sebagai perusahaa KITE IKM.

Pada intinya semua badan usaha industri manufaktur yang hasil produksinya untuk ekspor dapat memanfaatkan fasilitas KITE IKM dengan memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam Pasal 4 PER-11/BC/2019 tentang KITE IKM.

IKM tidak dapat memilih KPPBC tertentu. KPPBC penerbit SKEP Penetapan KITE IKM adalah KPPBC dimana lokasi pabrik berada. Jika IKM memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi pabrik yang tidak berlokasi dalam 1 (satu) KPPBC maka permohonan ditujukan kepada KPPBC terdekat dari lokasi pabrik dengan volume importasi terbesar.

IKM hanya dapat mengimpor sesuai dengan Kode HS (Harmonized System) yang tercantum dalam SKEP Penetapan KITE IKM. Jika perusahaan ingin mengimpor dengan menggunakan fasilitas KITE IKM tetapi barangnya belum tercantum dalam SKEP Penetapan, maka perlu diajukan perubahan SKEP terlebih dahulu kepada KPPBC Penerbit SKEP Penetapan. Melakukan impor di luar Kode HS yang tercantum dalam SKEP Penetapan KITE IKM menyebabkan dokumen pabean impor tertolak.

Iya. Nomor surat yang dicantumkan adalah nomor surat penetapan sebagai Perusahaan KITE IKM.

Untuk perusahaan yang memanfaatkan lebih dari satu jenis fasilitas maka perusahaan harus menginput kode fasilitas KITE dan skema FTA pada kolom 19 dan pada masing-masing seri barang.

Nomor dan tanggal Surat Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE dapat dituliskan pada kolom NIPER dan lembar lanjutan dokumen pabean.

Peraturan KITE IKM tidak mengatur mengenai lartas, ketentuan lartas mengikuti peraturan Kementerian Perdagangan.

Hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 untuk kemudian disampaikan ke unit yang menangani permasalahan sistem atau hubungi KPPBC untuk dibuatkan laporan ke B-Care.

Perusahaan dapat menyampaikan Voluntary Disclosure kepada KPPBC penerbit SKEP KITE IKM untuk melakukan pembayaran atas Bea Masuk dan PPN serta sanksi dan denda. Keuntungan dari perusahaan adalah tidak terkena pembekuan karena belum lapor dan mengurangi sanksi denda atas PPN tidak dipungut.